PASURUAN – Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Pasuruan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Capaian tersebut diperoleh setelah Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, bersama Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dalam kegiatan yang digelar BPK RI di Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Predikat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disajikan secara wajar, serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan atas keberhasilan mempertahankan capaian tersebut.
“Semoga prestasi ini semakin memperkuat sinergi, integritas, dan semangat bersama dalam mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang lebih maju, transparan, akuntabel, dan sejahtera,” ujarnya.
Menurut Samsul, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan dengan baik, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta menjadikan rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, termasuk di lingkungan DPRD Kabupaten Pasuruan.
“Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Samsul turut menyampaikan penghargaan kepada Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo, yang dinilai berhasil mempertahankan tradisi positif tersebut di masa kepemimpinannya.
Sementara itu, Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo, menyebut raihan opini WTP ke-12 tidak terlepas dari kerja sama dan komitmen seluruh elemen pemerintah daerah dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan.
“Alhamdulillah, Pemkab Pasuruan berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. Ini adalah hasil kerja keras dan kekompakan semua pihak dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan,” ungkapnya.
Rusdi menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan refleksi dari komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi pemacu semangat bagi seluruh aparatur pemerintah untuk menjaga integritas, meningkatkan akuntabilitas, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Semoga raihan ini menjadi energi baru bagi Pemkab Pasuruan untuk terus menjalankan roda pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
