SITUBONDO – Dugaan pembakaran kayu sambi di kawasan hutan KPH Probolinggo di Wilayah Situbondo menjadi sorotan DPC Situbondo Madas Serumpun. Ketua DPC Madas Serumpun Kabupaten Situbondo, Haryono, bahkan turun langsung ke lokasi untuk meninjau aktivitas yang diduga melibatkan sejumlah pesanggem.
Dari hasil peninjauan tersebut, Haryono menyebut terdapat indikasi pembakaran kayu kesambi di kawasan hutan. Aktivitas itu dikhawatirkan berdampak terhadap kelestarian lingkungan, ketersediaan sumber air, hingga keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
Haryono meminta Perum Perhutani, khususnya Asper Dodik Taman Timur, tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan langsung.
“Kami mewakili aspirasi masyarakat sekitar berharap kepada Perum Perhutani, khususnya Bapak Asper Dodik Taman Timur, agar segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran. Jika kegiatan tersebut terbukti melanggar aturan, kami meminta agar segera dihentikan,” ujar Haryono.
Menurutnya, lokasi yang menjadi sorotan berada tidak jauh dari kawasan proyek strategis nasional Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi). Ia mengkhawatirkan kerusakan tutupan hutan dapat meningkatkan risiko bencana lingkungan, termasuk longsor.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, titik dugaan pembakaran berada di petak 59, 60, 65, dan 66.
Keluhan juga datang dari warga sekitar yang meminta identitasnya dirahasiakan. Warga tersebut mengaku dirugikan akibat dugaan pembakaran kayu sambi dan perambasan tumbuhan di kawasan hutan.
Dampak yang dikhawatirkan tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan. Warga juga mengeluhkan sumber air yang mulai mengering dan berpotensi mengganggu kebutuhan pertanian.
“Kami sangat dirugikan. Air untuk kebutuhan pertanian sudah mulai kering, dan kami juga khawatir terjadi longsor akibat kondisi hutan yang tidak terjaga,” ungkap warga tersebut.
Atas persoalan itu, Haryono meminta Perum Perhutani, Asper Dodik Taman Timur, serta aparat penegak hukum (APH) segera menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan langsung.
Ia juga mendorong evaluasi terhadap aktivitas pesanggem di kawasan tersebut agar pengelolaan hutan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan maupun kepentingan masyarakat sekitar.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Perum Perhutani mengenai dugaan pembakaran tersebut. Pihak Perhutani dan pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi.
