PASURUAN – Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyampaikan jawaban atas berbagai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian jawaban tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Pasuruan yang digelar di ruang rapat kantor DPRD, Senin (22/6/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat dan dihadiri 33 anggota dewan. Sementara 16 anggota lainnya tercatat tidak hadir, sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum.
Sebelum memasuki agenda utama, Ketua DPRD Samsul Hidayat menyampaikan bahwa pandangan umum yang disampaikan sejumlah fraksi pada rapat sebelumnya berisi berbagai catatan, masukan, pertanyaan, hingga kritik konstruktif yang perlu mendapat penjelasan dari pihak eksekutif.
Pandangan tersebut berasal dari Fraksi PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, serta Fraksi Gabungan. Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain peningkatan digitalisasi pelayanan publik, optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, keberlanjutan program prioritas, hingga penguatan sektor ekonomi kerakyatan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya memastikan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur tetap berjalan meskipun terdapat penyesuaian terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah.
Dorongan agar pembangunan serta perbaikan infrastruktur jalan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan juga menjadi salah satu perhatian dalam pandangan fraksi.
“Hadirin rapat dewan yang kami hormati, pada rapat paripurna sebelumnya fraksi-fraksi telah menyampaikan pemandangan umum yang tentunya membutuhkan jawaban dan penjelasan dari saudara Bupati. Untuk itu mari kita ikuti bersama jawaban yang akan disampaikan melalui Wakil Bupati Pasuruan,” ujar Samsul Hidayat.
Dalam kesempatan tersebut, jawaban Bupati Pasuruan disampaikan oleh Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori atau Gus Shobih. Ia memberikan apresiasi atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang disampaikan oleh DPRD.
“Masukan, saran, dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan kontribusi yang sangat berharga. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berpihak kepada masyarakat,” kata Gus Shobih.
Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan tersebut melalui program pembangunan yang menyentuh sektor prioritas, mulai dari peningkatan ekonomi masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.
“Atas pemandangan umum tersebut, kami bertekad untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program di sektor-sektor prioritas yang ada, mulai dari ekonomi kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih memadai,” jelasnya.
Gus Shobih menegaskan seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah ke depan.
Ia berharap hubungan sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga agar pembangunan di Kabupaten Pasuruan dapat berjalan efektif, transparan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menyampaikan apresiasi atas jawaban yang telah diberikan oleh Wakil Bupati. Selanjutnya, pembahasan Raperda tersebut akan dilanjutkan melalui rapat kerja komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Terima kasih kepada Gus Wabup yang telah menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Selanjutnya pembahasan Raperda ini akan ditindaklanjuti dengan rapat kerja masing-masing komisi bersama OPD mitra kerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah,” ujarnya.
Ia berharap seluruh waktu dan kesempatan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal agar pembahasan Raperda berjalan efektif.
Dengan selesainya agenda tersebut, Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Pasuruan terkait jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berlangsung tertib dan lancar. (Eko)
