PROBOLINGGO — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Probolinggo kembali menuai sorotan publik. Sejumlah masyarakat mendesak pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencabut izin dapur penyedia atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan program tersebut.
Sorotan ini muncul setelah ditemukannya menu makanan yang diduga tidak layak konsumsi dalam paket MBG yang dibagikan kepada siswa di wilayah Kecamatan Kraksaan, Senin (9/3/2026).
Temuan tersebut terjadi di dapur penyedia SPPG Sidomukti Klojen. Dalam paket makanan yang diterima siswa SMP Al Irsyad Kraksaan, dilaporkan terdapat buah jambu muda dengan kondisi tidak layak konsumsi.
Kasus ini menambah daftar persoalan yang sebelumnya juga sempat terjadi di beberapa dapur penyedia lainnya. Peristiwa serupa diketahui pernah terjadi di SPPG Sogaan Pakuniran dan SPPG Sidodadi Paiton dalam beberapa hari terakhir.
Ketua LSM AMPP, Lutfi Hamid, menilai pemberian buah yang tidak layak kepada siswa bukan sekadar kesalahan teknis.
Menurutnya, kejadian tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan kualitas makanan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam program pemenuhan gizi bagi pelajar.
Ia menegaskan bahwa ahli gizi maupun kepala dapur yang terlibat dalam proses penyediaan makanan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Evaluasi tidak cukup hanya di SPPG Sidomukti Klojen. Semua SPPG yang bermasalah harus diperiksa. Ini menyangkut keselamatan peserta didik, jangan sampai mereka diberi makanan yang tidak layak konsumsi,” ujarnya.
Lutfi menambahkan, kejadian tersebut menunjukkan adanya kelalaian serius dalam proses pengawasan mutu sebelum makanan didistribusikan kepada siswa.
“Jelas ini sebuah bentuk kelalaian fatal dalam rantai pengawasan mutu atau quality control sebelum makanan sampai ke tangan siswa,” tegasnya.
Di sisi lain, wali murid SMP Al Irsyad Kraksaan, Shemy Hadi, menyatakan bahwa secara konsep program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena dapat membantu pemenuhan gizi sekaligus mendukung perkembangan kecerdasan anak.
Namun, ia menilai pelaksanaan di tingkat lapangan masih perlu pembenahan serius agar tujuan program tidak tercoreng oleh kelalaian teknis.
“Kami menilai program MBG ini sangat baik dan membantu perkembangan kecerdasan murid. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan masih terkesan sembarangan,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional memberikan tindakan tegas terhadap dapur penyedia yang dinilai tidak profesional.
“Kami berharap pemerintah melalui BGN mencabut izin SPPG yang tidak profesional agar tidak mengotori program strategis presiden,” ujarnya.
Sementara itu, Satgas MBG Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan setiap laporan terkait persoalan di dapur penyedia akan langsung ditindaklanjuti.
Menurutnya, tim Satgas akan turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kejadian tersebut.
“Setiap ada kejadian di SPPG, Satgas pasti turun untuk melakukan assessment. Hasilnya kemudian kami laporkan ke Satgas Provinsi dan juga ke BGN,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Senin (9/3/2026).
