PROBOLINGGO – Pengadaan fasilitas tenda untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam gelaran Seven Beaches Festival 2026 di Kabupaten Probolinggo mulai menuai sorotan. Pasalnya, belasan tenda yang digunakan pedagang di salah satu lokasi festival justru dipastikan berasal dari bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Probolinggo yang mencapai Rp113 juta lebih untuk penyelenggaraan fasilitas festival.
Padahal, Seven Beaches Festival 2026 digagas Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai agenda strategis untuk mempromosikan tujuh destinasi wisata pantai unggulan. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.
Namun, di balik agenda promosi pariwisata tersebut, penyediaan fasilitas bagi pelaku UMKM justru menyisakan persoalan yang membutuhkan penjelasan terbuka.
Temuan di lapangan menunjukkan, belasan tenda yang digunakan pedagang di The Greenting Beach, Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, ternyata merupakan fasilitas bantuan perusahaan swasta.
Kepala Desa Randutatah, Suham, membenarkan bahwa seluruh tenda yang digunakan pelaku UMKM di lokasi tersebut merupakan dukungan dari PT Paiton Operation & Maintenance Indonesia (PT POMI) dan PT Paiton Energy.
“Alhamdulillah, PT POMI dan Paiton Energy memberikan dukungan penuh dalam kegiatan Seven Beaches Festival 2026. Ada 15 tenda yang diperuntukkan bagi UMKM di Pantai Greeting,” ungkap Suham. Selasa (10/11/2026)
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Rezka, karyawan bagian CSR PT POMI. Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, ia membenarkan bahwa belasan tenda tersebut merupakan bagian dari dukungan perusahaan.
“Iya betul, 15 tenda di Pantai Greenting berasal dari dukungan CSR kami,” terangnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, DKUPP Kabupaten Probolinggo sebenarnya menyediakan tiga unit tenda kerucut secara gratis di The Greenting Beach. Fasilitas tersebut dijadwalkan digunakan selama tiga hari, yakni 10–12 November 2026.
Ketika dikonfirmasi mengenai kondisi penyediaan tenda di lapangan, Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, belum memberikan penjelasan terperinci.
“Akan saya cek dan konfirmasi,” jawab Sugeng singkat melalui pesan WhatsApp.
Sorotan terhadap fasilitas tenda dalam Seven Beaches Festival 2026 bukan kali pertama muncul. Sebelumnya, sejumlah tenda yang disediakan untuk pelaku UMKM juga dipersoalkan karena kondisinya dinilai tidak layak.
Di The Bentar Beach, misalnya, kain tenda terlihat mengalami banyak sobekan. Konstruksinya pun tampak kurang kokoh, sementara bagian pengikat hanya menggunakan tali rafia.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai standar kelayakan fasilitas yang disediakan untuk menunjang aktivitas pelaku UMKM selama festival berlangsung.
Berdasarkan data pengadaan, DKUPP Kabupaten Probolinggo mengalokasikan anggaran melalui mekanisme Pengadaan Langsung (PL) untuk Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Seven Beach dalam kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (SILPA).
Nilai kontrak pengadaan tersebut mencapai Rp113.036.850, dengan CV Janur Muda Creative sebagai penyedia jasa.
Dalam paket pengadaan itu, tercatat sebanyak 35 unit tenda gratis disediakan dan didistribusikan ke 10 titik lokasi penyelenggaraan Seven Beaches Festival 2026.
Fakta bahwa 15 tenda di The Greenting Beach berasal dari bantuan CSR perusahaan swasta menjadi persoalan yang perlu dijelaskan oleh DKUPP.
Publik tentu berhak mengetahui secara transparan bagaimana realisasi anggaran Rp113 juta tersebut, termasuk jumlah, lokasi distribusi, spesifikasi, serta penggunaan fasilitas yang dibiayai melalui APBD.
Jika fasilitas di lapangan ternyata telah dipenuhi melalui dukungan CSR, DKUPP perlu menjelaskan secara terbuka peruntukan tiga unit tenda yang dianggarkan untuk lokasi tersebut.
Lantas, bagaimana realisasi anggaran pengadaan tenda tersebut? Apakah seluruh fasilitas yang dibiayai APBD benar-benar digunakan sesuai perencanaan?
Pertanyaan itu kini menunggu jawaban dan klarifikasi dari DKUPP Kabupaten Probolinggo agar tidak berkembang menjadi dugaan yang belum terverifikasi.
