JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah penertiban terhadap 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan dilakukan melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), mulai dari pencabutan seluruh hak, pencabutan sebagian, hingga penghentian perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Nusron menjelaskan, rekomendasi penertiban terhadap 11 perusahaan tersebut berasal dari Kabareskrim Polri. Berdasarkan penelusuran kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, sejumlah perusahaan diketahui memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujarnya.
Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Berdasarkan hasil analisis kementerian, penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan kondisi lahan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta riwayat kebakaran.
Empat Perusahaan Masuk Rekomendasi Pencabutan HGU
Kelompok pertama terdiri atas perusahaan yang direkomendasikan untuk dicabut seluruh HGU-nya.
Perusahaan tersebut meliputi:
* PT MIB dengan HGU seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
* PT RKA dengan HGU seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
* PT SKM dengan dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Rekomendasi pencabutan didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Eks HGU PT BSLT Tidak Diperpanjang
Kelompok kedua menyangkut eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Hak atas tanah tersebut diketahui telah berakhir pada 2020. Kementerian ATR/BPN memutuskan tidak memberikan perpanjangan, pembaruan, maupun penataan kembali terhadap hak tersebut.
Pertimbangannya mencakup ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang di kawasan tersebut.
Tiga Perusahaan Tidak Dipertimbangkan Mendapat HGU
Kelompok ketiga mencakup tiga perusahaan yang HGU-nya belum diterbitkan dan tidak akan dipertimbangkan untuk memperoleh HGU dan/atau izin usaha perkebunan.
Ketiganya adalah PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Nusron menegaskan, ketiga perusahaan tersebut tidak akan diberikan HGU. Kementerian ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan.
PT SAE Terancam Kehilangan Sebagian HGU
Pada kelompok keempat, penertiban diarahkan pada pencabutan sebagian HGU milik PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki luas total 1.510,2639 hektare.
Keputusan tersebut mempertimbangkan kondisi lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana perusahaan.
Sementara itu, kelompok kelima masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut sebelum diputuskan apakah HGU akan dicabut sebagian atau seluruhnya.
Perusahaan yang masuk dalam kelompok ini meliputi:
* PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare.
* PT API dengan HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare.
* PT JMS dengan HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
“Pendalaman terhadap kelompok kelima dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya,” tuturnya.
Nusron Tegaskan Penertiban Harus Sesuai Hukum
Menteri Nusron menegaskan bahwa setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki landasan hukum yang jelas dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Proses penertiban tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Selain itu, pemerintah juga merujuk pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Penanganan perkara dilakukan melalui sejumlah tahapan administratif, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian, kajian hasil penelitian, ekspose, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.
Nusron menyebutkan, data hasil evaluasi telah disampaikan dan kini memasuki tahap penyusunan draf surat keputusan (SK).
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman. Sejumlah kepala badan, wakil menteri, serta perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih turut hadir.
Menteri Nusron didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN dalam kegiatan tersebut.
