PROBOLINGGO — Temuan ulat dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, memicu langkah cepat dari Satuan Tugas MBG setempat. Insiden tersebut kini berujung pada rencana evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan setengah-setengah dalam menyikapi kejadian tersebut. Evaluasi akan mencakup seluruh aspek, mulai dari keamanan pangan, mutu gizi, tata kelola penyedia, hingga sistem distribusi di lapangan.
“Sehari setelah kejadian, tim Satgas langsung turun untuk memastikan kebenarannya. Setelah itu kami lakukan rapat internal dan menghasilkan sejumlah rekomendasi. Intinya, evaluasi dilakukan secara total terhadap seluruh proses,” ujar Ugas saat dikonfirmasi, Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya, hasil rekomendasi di tingkat kabupaten telah diteruskan ke Satgas tingkat provinsi. Selanjutnya, koordinator SPPG melaporkan perkembangan tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) di pusat. Keputusan akhir terkait sanksi atau langkah lanjutan kini menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Kami masih menunggu keputusan dari pusat, apakah bentuknya teguran atau bahkan penonaktifan pihak tertentu. Kita tunggu saja,” imbuhnya.
Sebelumnya, kasus ini mendapat sorotan publik setelah seorang warga Desa Randumerak, Kecamatan Paiton, Eko Rahmat, melaporkan adanya ulat dalam menu MBG yang diterima untuk anak balitanya dan istrinya yang sedang hamil.
Kejadian tersebut memicu kritik dari berbagai pihak. Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri, menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan permintaan maaf semata. Ia menekankan bahwa insiden tersebut menyangkut kesehatan dan keselamatan penerima manfaat, sehingga harus ditangani secara serius dan transparan.
Menurut Syaiful, temuan itu mencerminkan lemahnya pengawasan dalam proses penyediaan makanan. Ia mendesak adanya evaluasi terbuka terhadap mitra penyedia MBG oleh dinas terkait yang tergabung dalam Satgas tingkat daerah.
Insiden di Paiton menjadi pengingat bahwa program pangan untuk kelompok rentan, seperti balita dan ibu hamil, menuntut standar pengawasan yang ketat. Kepercayaan publik terhadap program MBG sangat bergantung pada konsistensi kualitas dan keamanan makanan yang didistribusikan.
Kini, publik menanti hasil evaluasi menyeluruh yang dijanjikan Satgas MBG Kabupaten Probolinggo serta langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang.
