JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi terhadap peran strategis Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam menjaga kualitas sistem penilaian tanah di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menjadi narasumber dalam Webinar Nasional MAPPI yang digelar pada Senin (23/2). Dalam forum itu, Ossy menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam praktik penilaian pertanahan.
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten untuk menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujarnya.
Webinar bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai institusi, antara lain perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan RI, serta akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Kegiatan ini diikuti anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai daerah.
Menurut Ossy, forum semacam ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang penilaian pertanahan. Ia berharap diskusi tersebut dapat melahirkan rekomendasi konstruktif guna mendukung penyempurnaan kebijakan ke depan.
Dalam paparannya, ia juga menyinggung berbagai persoalan yang kerap muncul dalam praktik penilaian, termasuk potensi kesalahan teknis dan risiko hukum yang dapat dihadapi para penilai. Karena itu, ia mendorong penguatan standar kerja serta mitigasi risiko melalui peningkatan kompetensi dan kepatuhan terhadap regulasi.
Lebih lanjut, Ossy mengingatkan pentingnya kolaborasi antarlembaga agar setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan teknis yang kuat serta dapat diterima oleh para pemangku kepentingan.
“Kami dari pihak pemerintah, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, dan penguatan sistem yang semakin terintegrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyambut baik dukungan tersebut. Ia menegaskan komitmen MAPPI untuk memperluas kerja sama lintas sektor dalam membangun ekosistem penilaian yang sehat dan profesional.
Menurutnya, perlindungan terhadap profesi penilai bukan semata demi kepentingan anggota, tetapi juga demi kepentingan publik secara luas.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, maupun akademisi, untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” pungkasnya.
