PROBOLINGGO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sidodadi, Kecamatan Paiton, menuai sorotan publik. Hal ini menyusul temuan menu yang diduga tidak higienis karena terdapat ulat pada sajian yang diperuntukkan bagi balita dan ibu hamil.
Kasus tersebut memantik reaksi dari Laskar Advokasi Siliwangi. Mereka menilai kejadian ini sebagai bentuk kelalaian serius yang berpotensi membahayakan kelompok penerima manfaat yang tergolong rentan.
“Ini kelalaian fatal. Penerima manfaatnya adalah balita dan ibu hamil, yang seharusnya mendapatkan jaminan keamanan pangan,” tegas Syaiful, Jumat (13/2/2026).
Ia menegaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) semestinya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa proses pengolahan dan distribusi makanan telah memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
Namun, temuan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Terlebih, SPPG yang mendistribusikan menu MBG tersebut dikabarkan telah memiliki SLHS yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat.
“Kami mempertanyakan bagaimana proses verifikasi hingga SLHS itu diterbitkan. Jika makanan yang sampai ke penerima masih ditemukan ulat, maka validitas sertifikat itu patut dipertanyakan,” ujar Syaiful.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan bersikap tegas dan responsif dalam menyikapi persoalan ini. Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada tahap administrasi, melainkan harus memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai standar.
Menanggapi laporan tersebut, Kepala SPPG Dusun Kalianyar, Sulhan, bersama Koordinator Kecamatan SPPG dan Ketua Kader Randumerak, mendatangi rumah warga bernama Rahmat untuk melakukan klarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf.
Sulhan mengakui bahwa persoalan ini menjadi perhatian serius bagi pihaknya. Ia menyatakan komitmen untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
“Apabila benar terjadi, kami sebagai perwakilan SPPG menyampaikan permohonan maaf. Kami akan menindaklanjuti dan memastikan standar pengolahan makanan lebih diperketat,” ujarnya.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap program pemenuhan gizi, terutama ketika menyasar kelompok yang sangat membutuhkan perlindungan kesehatan maksimal.
