YOGYAKARTA – Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan koordinasi intensif bersama instansi terkait guna memastikan kelancaran arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 H/2026.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menekankan lima pesan kunci yang menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat, Senin (16/3/2026).
Adapun lima poin utama yang ditegaskan oleh legislatif itu adalah Sinergi Keamanan: Pemda bersama TNI-Polri bergotong-royong menjaga ketertiban umum. Toleransi Beragama: Menjaga kerukunan dan saling menghormati, terutama jika terjadi perbedaan hari raya. Monitoring Desa: Meminta Pemkab/Pemkot melakukan pengawasan hingga level desa mengingat wilayah DIY yang terbatas.Rekayasa Lalu Lintas: Memastikan kelancaran arus kendaraan di jalur-jalur rawan macet. Solidaritas sosial: Mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial di tengah situasi ekonomi yang menantang.
Kesiapan Fasilitas
Anggota Komisi A DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh menambahkan seluruh unsur mitra dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah berkoordinasi untuk menyambut pemudik. Berbagai posko, mulai dari pos pengamanan hingga pos kesehatan, telah disiagakan di jalur mudik dan area wisata.
Menurutnya pos kesehatan akan menyediakan layanan cek fisik seperti kolesterol dan gula darah untuk menjaga stamina pemudik. “Kami juga mewaspadai potensi penyebaran virus seperti campak bagi kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil,” jelas Hifni.
DIY memprediksi lonjakan wisatawan mencapai 1,7 juta orang yang akan terkonsentrasi di Gunungkidul, Kaliurang (Sleman), dan Parangtritis (Bantul). Hifni mengingatkan wisatawan pantai selatan untuk selalu waspada terhadap bahaya palung laut.
Transparansi Harga
Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Syarief Guska Laksana menekankan pentingnya menjaga nuansa khas Yogyakarta yang toleran dan kondusif. Ia memastikan pihak legislatif akan terus memonitor evaluasi anggaran agar pelayanan mudik tahun ini berjalan maksimal.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DIY, Akhid Nuryati memberikan catatan khusus mengenai sektor kuliner dan pariwisata. Ia mengapresiasi kebijakan Pemda yang mewajibkan pelaku UMKM mencantumkan daftar harga secara transparan.
Menurutnya pencantuman harga ini sangat penting untuk menghindari lonjakan harga sepihak atau ‘nuthuk’ yang dapat merusak citra wisata Yogya. “Kita ingin pemudik merasa nyaman sehingga selalu ada rasa ingin kembali ke Yogyakarta,” tegas Akhid.
Ia juga mengimbau masyarakat dan pemudik untuk memanfaatkan layanan call center 110 jika mengalami kendala darurat, mulai dari gangguan teknis kendaraan hingga potensi tindakan kriminalitas di perjalanan (bams)
