MAMUJU — Lembaga Pengawasan Kebijakan Publik (LPKP) mendesak pimpinan Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Barat mengambil langkah tegas dengan mencopot Rahmat Ichwan Bahtiar dari posisi Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sulbar.
Desakan tersebut muncul setelah LPKP secara resmi melaporkan yang bersangkutan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindakan yang dinilai berpotensi melanggar hukum sekaligus kode etik sebagai pejabat publik.
Direktur Eksekutif LPKP, Muhaimin Faisal, menilai bahwa mempertahankan Rahmat dalam jabatan strategis justru dapat memperburuk persepsi publik terhadap partai.
“Dalam situasi seperti ini, langkah tegas justru dibutuhkan. Jika tidak, publik bisa menilai bahwa partai abai terhadap persoalan integritas,” ujar Muhaimin, Selasa (5/5/2026).
Lebih lanjut, LPKP menekankan bahwa posisi Ketua Fraksi memiliki peran politik yang signifikan. Karena itu, keberadaan figur yang tengah terseret dugaan kasus dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengganggu independensi proses hukum.
Menurut Muhaimin, standar etik bagi kader partai, terlebih yang menduduki jabatan publik, seharusnya berada di atas rata-rata masyarakat umum. Hal ini penting untuk menjaga marwah partai sekaligus kepercayaan publik.
“Ini bukan sekadar soal individu, tetapi menyangkut marwah partai dan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai publik melihat ada pembiaran,” tegasnya.
Dalam laporan yang telah diajukan, LPKP mengaku telah mengantongi sejumlah bukti awal. Di antaranya berupa dokumen transaksi, rekam komunikasi, serta rangkaian kronologis yang telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Berdasarkan temuan tersebut, LPKP secara terbuka meminta Partai Gerindra Sulawesi Barat untuk segera melakukan evaluasi internal. Selain itu, mereka juga mendesak pencopotan Rahmat Ichwan Bahtiar dari jabatan Ketua Fraksi DPRD Sulbar serta menunjukkan komitmen nyata terhadap penegakan integritas di tubuh partai.
LPKP menilai, respons cepat dan transparan dari partai akan menjadi tolok ukur keseriusan dalam menjaga kepercayaan publik, terlebih di tengah meningkatnya sorotan terhadap integritas pejabat daerah.
“Ini momentum bagi partai untuk menunjukkan keberpihakan pada etika dan hukum, bukan pada individu,” pungkas Muhaimin.
