PROBOLINGGO – Pengadaan perangkat komputer di lingkungan Inspektorat Kabupaten Probolinggo senilai Rp171.495.000 menuai sorotan. Perhatian tertuju pada perusahaan penyedia, CV Janur Muda Creative, yang disebut lebih dikenal bergerak di bidang jasa event organizer (EO).
Persoalan yang mencuat bukan hanya menyangkut besarnya anggaran, tetapi juga latar belakang penyedia barang. Publik mempertanyakan kesesuaian bidang usaha, pengalaman, hingga kemampuan perusahaan dalam menjamin kualitas perangkat komputer yang dibeli menggunakan anggaran pemerintah.
Berdasarkan data yang dihimpun, paket tersebut tercatat dengan nama Belanja Modal Peralatan Personal Computer pada Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pembiayaannya bersumber dari Dana Pajak Rokok yang dialokasikan untuk Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
Ketua LBH Justisia Arunakara Indonesia, Umar Fauzi, mempertanyakan mekanisme penentuan penyedia dalam proyek pengadaan tersebut. Menurutnya, rekam jejak dan kompetensi perusahaan semestinya menjadi aspek penting yang diperhatikan sebelum menetapkan vendor.
Ia menilai, latar belakang CV Janur Muda Creative yang disebut lebih berorientasi pada kegiatan event organizer perlu dijelaskan, terutama berkaitan dengan pengalaman menyediakan perangkat teknologi informasi.
“Sebenarnya, seperti apa prosedur pemilihan vendor dalam pengadaan ini? Kami melihat CV tersebut tidak memiliki toko komputer. Hal ini tentu menjadi pertanyaan terkait pengalaman dan rekam jejak perusahaan dalam pengadaan perangkat komputer,” kata Umar Fauzi.
Umar juga menyinggung keberadaan sejumlah toko komputer di Kabupaten Probolinggo yang selama ini menjalankan usaha penjualan sekaligus penyediaan perangkat teknologi informasi.
Menurutnya, perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang komputer umumnya memiliki pengalaman teknis dan fasilitas pendukung yang relevan. Termasuk di dalamnya pelayanan purnajual serta penanganan apabila perangkat mengalami kerusakan.
“Di Kabupaten Probolinggo banyak toko komputer. Terkait administrasi, mereka juga lebih lengkap dan memiliki pengalaman di bidang tersebut karena memang menjalankan usaha komputer,” imbuhnya.
Jaminan Purnajual Ikut Dipertanyakan
Selain mempertanyakan kompetensi penyedia, Umar turut menyoroti aspek tanggung jawab setelah barang diserahkan kepada pengguna.
Ia meminta kejelasan mengenai mekanisme garansi, layanan purnajual, serta pihak yang bertanggung jawab apabila komputer mengalami kerusakan setelah proses pengadaan selesai.
“Nah, ini yang menjadi perhatian kami. Jika tidak memiliki toko komputer, bagaimana pertanggungjawabannya nanti apabila terjadi kerusakan? Kami juga khawatir apabila dalam transaksi tersebut terdapat dugaan pesanan tertentu. Karena itu, proses pemilihan vendor harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sorotan tersebut menjadi alasan perlunya penjelasan terbuka mengenai proses pengadaan, mulai dari persyaratan administrasi, kesesuaian kualifikasi penyedia, hingga pertimbangan yang mendasari penetapan CV Janur Muda Creative sebagai pemenang atau pelaksana paket.
PPK Inspektorat Persilakan Wartawan Datang ke Kantor
Di sisi lain, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Hudan, telah dimintai konfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Namun, Hudan meminta agar wartawan datang langsung ke kantor untuk memperoleh keterangan resmi. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di Jakarta.
“Terkait PBJ, monggo ke kantor Pak, jawaban resmi. Saya masih diklat di Jakarta,” jawab Hudan melalui pesan WhatsApp.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
