PROBOLINGGO — Anggaran belanja advertorial (ADV) media di lingkungan DPRD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 menuai sorotan. Nilai anggaran yang mencapai Rp450 juta dinilai tidak sebanding dengan jumlah media yang dilibatkan, sehingga memunculkan dugaan adanya penggelembungan biaya.
Sorotan tersebut disampaikan oleh aktivis muda Probolinggo, Noval Yulianto. Ia mempertanyakan rasionalitas penggunaan anggaran yang disebut hanya dialokasikan untuk 13 media online dan satu media televisi.
Menurut Noval, jika mengacu pada harga pasar industri media, nilai tersebut dinilai terlalu tinggi. Ia menyebut tarif advertorial untuk media online umumnya berada di kisaran Rp1 juta hingga Rp2 juta per publikasi. Sementara untuk media televisi nasional, tarifnya berkisar antara Rp5 juta hingga Rp15 juta.
“Dengan jumlah media yang terbatas, angka Rp450 juta menjadi tidak wajar. Ini patut diduga sebagai indikasi mark-up,” ujarnya. Jum’at (03/04/2026)
Ia juga menyoroti bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, penggunaan dana dalam jumlah besar untuk publikasi dinilai tidak memberikan dampak signifikan secara langsung kepada masyarakat.
“Perlu ada audit untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, Noval menyatakan akan meminta klarifikasi resmi kepada DPRD Kabupaten Probolinggo, khususnya melalui Sekretaris Dewan (Sekwan). Ia menuntut agar rincian penggunaan anggaran dibuka secara transparan sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo belum mendapatkan tanggapan.
Situasi ini memunculkan desakan dari berbagai pihak agar instansi terkait segera memberikan penjelasan terbuka. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan legislatif daerah.
