PASURUAN – Anggota DPRD Kota Pasuruan dari Fraksi PPP, Aris Ubaidillah, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian persoalan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto–Urip Sumoharjo yang belakangan dikenal masyarakat sebagai “jalur maut”.
Menurut Aris, persoalan tersebut bukan sekadar isu lalu lintas, melainkan menyangkut keselamatan warga yang terdampak langsung akibat pengalihan kendaraan bertonase besar selama proyek pembangunan Jembatan Petung (Bok Wedi) berlangsung.
Ia mengatakan, desakan agar dilakukan pemisahan jalur antara kendaraan berat dan kendaraan roda dua juga datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh warga dan organisasi masyarakat yang menilai kondisi saat ini sangat berisiko.
“Selama pengalihan arus diberlakukan, banyak warga yang menyampaikan keberatan kepada saya. Mereka mempertanyakan mengapa truk-truk besar harus dialihkan ke jalur ini. Bahkan beberapa kali warga sempat berencana menutup jalan karena seringnya terjadi kecelakaan,” kata Aris saat ditemui di kediamannya, Sabtu (20/6/2026).
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Gadingrejo, Aris mengaku turut merasakan kekhawatiran yang sama dengan masyarakat. Apalagi, rumahnya berada tepat di sepanjang jalur yang kini menjadi lintasan kendaraan berat.
“Saya termasuk yang paling terdampak karena rumah saya berada di pinggir jalan. Saya melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan dan risiko yang dihadapi warga setiap hari. Karena itu sejak awal saya sudah menyampaikan persoalan ini kepada pihak terkait, termasuk Wali Kota dan Ketua DPRD agar segera dicarikan solusi terbaik,” ujarnya.
Aris menyebut, selama kebijakan pengalihan arus berlangsung, sedikitnya empat orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut. Kondisi itu, menurutnya, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan membutuhkan langkah cepat dari pemerintah.
Menanggapi kritik atas ketidakhadirannya dalam aksi damai warga beberapa hari lalu, Aris menjelaskan bahwa pada saat bersamaan dirinya tengah mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi III DPRD Kota Pasuruan dengan sejumlah instansi terkait, seperti Sekretaris Daerah, Satlantas, Dinas Perhubungan, dan Camat Gadingrejo.
Rapat tersebut, kata dia, secara khusus membahas dampak pengalihan arus dan upaya mencari solusi yang dapat segera diterapkan.
“Saya bukan tidak mau turun ke lapangan. Saat itu saya menghadiri rapat koordinasi yang juga bertujuan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bahkan sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada perwakilan peserta aksi bahwa saya tidak bisa hadir karena ada agenda penting di DPRD,” jelasnya.
Aris juga menepis tudingan yang menyebut dirinya hanya mencari popularitas atau sekadar melakukan pencitraan dalam menyikapi persoalan tersebut.
Menurutnya, berbagai langkah yang dilakukan selama ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan keluhan masyarakat melalui jalur resmi dan forum-forum pengambilan keputusan.
“Ketika kami sedang berupaya memperjuangkan solusi melalui rapat bersama instansi terkait, justru muncul tudingan bahwa saya menghilang atau mengingkari janji. Padahal kami sedang membahas persoalan itu secara serius agar ada keputusan yang bisa segera diambil,” tegasnya.
Terkait isu hilangnya banner miliknya di sekitar lokasi aksi damai, Aris menjelaskan bahwa banner tersebut memang sengaja diganti karena menyesuaikan momentum pergantian dari ucapan Hari Raya Iduladha ke ucapan Tahun Baru Islam 1 Muharram.
Ia menilai berbagai kritik dan penilaian yang muncul merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati.
Meski demikian, Aris memastikan dirinya akan tetap fokus mengawal aspirasi masyarakat hingga ditemukan solusi terbaik atas persoalan jalur yang dinilai rawan kecelakaan tersebut.
“Komitmen saya jelas, bekerja untuk masyarakat. Soal penilaian atau pro dan kontra, itu hak setiap orang. Yang terpenting saya tetap berusaha memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dan keselamatan warga,” pungkasnya.
