PROBOLINGGO – Festival Antikorupsi 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo di Gelora Merdeka Kraksaan, Sabtu (12/9/2026), berlangsung semarak. Sejumlah mural bertema antikorupsi turut menghiasi area tembok di kawasan tersebut.
Kegiatan itu disebut sebagai bagian dari upaya Pemkab Probolinggo memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya integritas serta pencegahan korupsi.
Namun, pesan antikorupsi yang disampaikan melalui festival tersebut berhadapan dengan persoalan lain yang masih menjadi sorotan publik. Salah satunya menyangkut dugaan pemotongan honor instruktur dan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hingga Festival Antikorupsi digelar, persoalan tersebut disebut masih dalam proses penanganan. Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemeriksaan telah dilakukan dan kapan hasilnya dapat diketahui secara terbuka.
Terlebih, pihak yang disebut sebagai korban dugaan pemotongan honor tersebut dikabarkan belum dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait persoalan yang dipersoalkan.
Situasi tersebut membuat pesan yang diusung dalam Festival Antikorupsi menjadi sorotan. Publik tentu berharap kampanye antikorupsi tidak berhenti pada mural, slogan, maupun kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui penanganan dugaan persoalan secara transparan.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, ketika dikonfirmasi mengenai pelaksanaan Festival Antikorupsi sekaligus dugaan pemotongan honor tersebut menjelaskan bahwa festival dan mural merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat.
“Kalau terkait giat tadi dan mural adalah upaya Pemkab untuk memberikan edukasi dan pentingnya integritas pada masyarakat,” ujar Imron Rosyadi melalui WhatsApp, Sabtu (12/9/2026).
Sementara mengenai dugaan pemotongan honor instruktur dan Paskibraka, Imron memastikan persoalan tersebut masih dalam proses.
“Terkait dengan pemotongan honor di atas, sekarang masih berproses, Pak,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena proses penanganan dugaan pemotongan honor masih berlangsung ketika Pemkab Probolinggo menggelar kegiatan yang secara khusus membawa pesan pemberantasan korupsi.
Belum adanya pemanggilan terhadap pihak yang disebut sebagai korban juga menimbulkan pertanyaan mengenai tahapan pemeriksaan yang telah dilakukan Inspektorat.
Publik tentu berhak mengetahui bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap dugaan tersebut, termasuk pihak-pihak yang dimintai keterangan serta tindak lanjut setelah proses pemeriksaan selesai.
Antikorupsi Tak Cukup dengan Mural
Festival dan mural bertema antikorupsi pada dasarnya dapat menjadi media edukasi yang positif. Pesan mengenai integritas perlu terus disampaikan agar kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi semakin kuat.
Namun, membangun budaya antikorupsi membutuhkan lebih dari sekadar kampanye visual dan kegiatan seremonial.
Komitmen tersebut juga perlu dibuktikan melalui keterbukaan dalam menangani setiap dugaan penyimpangan, pemeriksaan yang objektif, serta tindak lanjut terhadap laporan maupun informasi yang masuk.
Karena itu, penyelesaian dugaan pemotongan honor instruktur dan Paskibraka menjadi salah satu hal yang patut ditunggu publik.
Jika pemeriksaan memang masih berjalan, hasil akhirnya diharapkan dapat disampaikan secara transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Festival Antikorupsi bukan hanya seberapa semarak kegiatan berlangsung atau seberapa banyak mural yang menghiasi ruang publik.
Lebih jauh, komitmen tersebut akan dinilai dari bagaimana pemerintah merespons dan menyelesaikan dugaan persoalan yang berkaitan dengan integritas di lingkungan pemerintahan itu sendiri.
Apakah Festival Antikorupsi 2026 akan menjadi momentum memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di Kabupaten Probolinggo, atau berhenti sebagai kegiatan simbolis dan seremonial?
Jawabannya akan terlihat dari keterbukaan Pemkab Probolinggo dalam menuntaskan setiap dugaan persoalan secara profesional, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
