PASURUAN – Puluhan anggota Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri (GM-FKPPI) Pasuruan menggelar aksi damai di simpang tiga Jalan Gatot Subroto, Jalan Slamet Riyadi, dan Jalan Urip Sumoharjo, Kota Pasuruan, Rabu (17/6/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap tingginya risiko kecelakaan di jalur yang saat ini menjadi lintasan kendaraan besar akibat pengalihan arus lalu lintas dampak proyek pembangunan Jembatan Sungai Petung (Bok Wedi).
Dalam aksinya, massa mendesak Pemerintah Kota Pasuruan untuk segera mencari solusi dengan mengalihkan kendaraan besar ke jalur alternatif lain. Mereka menilai kapasitas Jalan Gatot Subroto dan Jalan Urip Sumoharjo tidak memadai untuk menampung lonjakan arus kendaraan berat yang terjadi sejak penutupan akses akibat proyek jembatan.
Ketua GM-FKPPI Pasuruan, Ayi Suhaya, mengatakan pihaknya bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda meminta pemerintah daerah bertindak tegas demi keselamatan warga.
“Hari ini kami GM-FKPPI bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda meminta kepada Pemkot Pasuruan untuk tegas dan komitmen agar jalur alternatif ini dialihkan khususnya bagi truk-truk besar ke tol atau jalur lain untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan,” ujar Ayi.
Menurutnya, sejak pengalihan arus diberlakukan sekitar tiga bulan lalu, telah terjadi sejumlah kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut, bahkan beberapa di antaranya menyebabkan korban meninggal dunia.
Sebagai bentuk empati terhadap para korban, peserta aksi melakukan tabur bunga di lokasi yang dianggap rawan kecelakaan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Yasin, tahlil, dan doa bersama untuk korban yang telah meninggal dunia.
Selain menuntut pengalihan arus kendaraan besar, Ayi juga meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia bahkan menegaskan bahwa apabila pemerintah daerah dinilai tidak mampu memberikan solusi atau mengabaikan aspirasi masyarakat, maka sebaiknya berani mengambil sikap dengan mengundurkan diri dari jabatannya.
“Kalau wali kota dan wakil wali kota tidak mampu memberikan solusi, atau abai terhadap aspirasi masyarakat serta kebijakannya tidak pro terhadap rakyat, maka silakan mengundurkan diri,” tegasnya.
GM-FKPPI juga mengingatkan bahwa mereka siap menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons dari pihak terkait.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Pasuruan, M. Suci Mardiko, menjelaskan bahwa dampak sosial akibat pembangunan Jembatan Sungai Petung memang telah menjadi perhatian bersama sejak awal proyek berlangsung.
Menurut politisi yang akrab disapa Mas Koko itu, pihaknya baru saja menggelar rapat koordinasi bersama Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan, dan Satlantas Polresta Pasuruan Kota guna mencari solusi terbaik terkait pengaturan lalu lintas selama proses pembangunan berlangsung.
“Memang setiap pembangunan memiliki dampak sosial yang harus dihadapi. Namun pembangunan jembatan ini juga dilakukan untuk kepentingan masyarakat sehingga diperlukan pengaturan arus lalu lintas yang tepat,” jelasnya.
Dari hasil rapat tersebut, disepakati skema rekayasa lalu lintas baru untuk kendaraan besar. Kendaraan dari arah timur atau jalur Probolinggo menuju Surabaya akan dialihkan melalui Jalan Panglima Sudirman, Jalan Erlangga, dan Jalan Hasanudin sebelum kembali ke jalur utama.
Sedangkan kendaraan besar dari arah Surabaya menuju Probolinggo tetap melintasi Jalan Gatot Subroto dan Jalan Urip Sumoharjo. Dengan pola satu arah tersebut, pemerintah berharap kepadatan lalu lintas dapat berkurang dan risiko kecelakaan bisa diminimalisir.
Mas Koko menambahkan, skema tersebut akan segera diuji coba dalam waktu dekat untuk melihat efektivitasnya dalam mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
“Dalam minggu ini akan dilakukan uji coba. Harapannya lalu lintas lebih lancar dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.
