PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat penanganan infrastruktur jalan melalui kolaborasi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil produksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dukungan pemerintah pusat diberikan melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Melalui program IJD, Banyumas mengusulkan puluhan ruas jalan untuk diperbaiki, terutama di wilayah pinggiran seperti Lumbir, Jatilawang, Sumbang, dan Cilongok.
Program tersebut difokuskan pada peningkatan akses menuju kawasan produksi, sentra pertanian, hingga permukiman pedesaan agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik menjadi lebih lancar.
Selain IJD, Pemkab Banyumas juga memanfaatkan DAK untuk melanjutkan rehabilitasi sejumlah ruas jalan strategis antarkecamatan, termasuk ruas Sibalung–Kemranjen hingga Pandak di Kecamatan Sumpiuh.
Seluruh proyek yang didanai APBN diawasi Balai Pelaksana Jalan Nasional agar memenuhi standar teknis.
Di sisi lain, Pemkab Banyumas mengalokasikan sekitar Rp 52 miliar dari APBD tahun ini untuk penanganan infrastruktur jalan.
Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pekerjaan pengaspalan, tetapi juga pengadaan lahan, termasuk untuk mendukung pembangunan Jembatan Sidabowa.
Kepala Bidang Jalan dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, Rusli Kurnia, mengatakan sekitar Rp 4,585 miliar dari total anggaran dialokasikan untuk pembebasan lahan.
Ia menjelaskan, perbaikan jalan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Banyumas, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.
Kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, yang mengusung slogan “Tiada Hari Tanpa Pengaspalan Jalan.”
Meski demikian, Rusli mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan, terutama di kawasan perkotaan Purwokerto, yang belum mendapatkan penanganan selama bertahun-tahun.
“Kami juga terus mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat. Berbagai usulan telah disampaikan melalui DPR RI, termasuk Komisi V, Komisi XI, hingga Badan Anggaran, agar pembangunan jalan di Banyumas dapat dipercepat,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/7).
Berdasarkan data DPU Banyumas, panjang jalan kabupaten mencapai sekitar 1.316 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 53 hingga 54 persen berada dalam kondisi baik, sedangkan sekitar 31 persen masih berstatus tidak mantap dan membutuhkan penanganan.
Selain jalan kabupaten, Banyumas juga memiliki jalan provinsi sepanjang 164,63 kilometer dan jalan nasional sepanjang 69,28 kilometer. Karena itu, koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan infrastruktur.
Rusli mengatakan, penanganan jalan dilakukan melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, hingga peningkatan konstruksi pada ruas-ruas prioritas.
“Perbaikan terus kami lakukan secara bertahap, baik melalui pemeliharaan rutin, berkala, maupun peningkatan konstruksi pada ruas-ruas yang dinilai penting dan berpotensi membahayakan masyarakat,” kata Rusli.
Menurut dia, pemeliharaan rutin penting dilakukan agar kerusakan jalan tidak berkembang menjadi lebih parah dan membutuhkan biaya penanganan yang lebih besar.
Sepanjang 2026, sejumlah ruas jalan telah selesai diperbaiki, antara lain di wilayah Gumelar, Ajibarang (Ngemranjen), serta beberapa titik di kawasan perkotaan seperti Jalan Pierre Tendean dan Jalan Kober.
Ke depan, Pemkab Banyumas akan melanjutkan perbaikan secara bertahap dengan mengutamakan ruas jalan yang mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan mobilitas masyarakat.
Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga diharapkan terus mengalir untuk mempercepat pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Banyumas. (trs)
