YOGYAKARTA – Ketua DPD Partai Gerindra D.I. Yogyakarta Danang Wicaksana menilai terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto harus menjadi momentum membersihkan lingkungan institusi negara dari pihak-pihak yang berpotensi mengancam keamanan dan kedaulatan bangsa.
“Penyadapan terhadap presiden bukan persoalan biasa. Terlebih, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah menteri, pejabat tinggi negara, hingga pengusaha,” kata Danang, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya kondisi ini mengindikasikan kemungkinan adanya jaringan besar yang melibatkan berbagai pihak lintas institusi.
Penyadapan ini, lanjut Danang, merupakan bagian dari kegiatan makar. Karena yang menjadi target tidak hanya presiden, tetapi juga menteri, pejabat tinggi negara, dan pengusaha. Ini dapat dipastikan penyadapan dilakukan jaringan besar yang terdiri atas para pemegang kuasa di lintas institusi.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra tersebut menegaskan, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara menyeluruh tanpa menyisakan pihak yang terlibat. Menurutnya, tindakan makar tidak mungkin berdiri sendiri, melainkan membutuhkan jaringan, kekuatan yang terorganisasi, serta dukungan pendanaan.
Karena itu, ia menilai diperlukan langkah tegas untuk membersihkan seluruh jaringan yang terbukti terlibat.
Danang juga menyatakan sepakat dengan pandangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden dan sejumlah pejabat negara dapat mengarah pada perbuatan makar apabila terbukti memenuhi unsur pidana.
“Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur atau persoalan internal institusi, tetapi menyangkut keamanan kepala negara, kepentingan strategis, serta kedaulatan bangsa,” ujarnya.
Ia mengaku prihatin dan kecewa atas dugaan keterlibatan sejumlah personel polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dalam perkara tersebut. Terlebih, dugaan penyadapan itu disebut telah berlangsung sejak 2025.
“Tentu mengecewakan apa yang dilakukan mantan kapolri dan beberapa oknum perwira tinggi polri lainnya. Terlebih, ini sudah dilakukan sejak 2025,” katanya.
Meski demikian, Danang tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang memerintahkan penyadapan tersebut. Ia menyerahkan pengungkapan motif dan pihak-pihak yang terlibat kepada aparat penegak hukum.
Menurutnya, polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto harus menunjukkan profesionalisme dan transparansi dalam menangani perkara tersebut, termasuk jika penyelidikan menyentuh mantan pejabat tinggi kepolisian.
“Saya yakin penyidik akan profesional, transparan, dan mengungkap persoalan ini hingga terang benderang,” ujarnya.
Danang menambahkan, keterbukaan proses penyelidikan dan penyidikan penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik. Apalagi, perkara tersebut menyangkut informasi sensitif yang berpotensi membahayakan kepentingan nasional.
Ia berharap proses hukum berjalan objektif dan tidak ada informasi yang sengaja ditutupi. Masyarakat juga diminta tetap memberikan kepercayaan kepada polri dalam mengusut kasus tersebut.
“Saya percaya polri akan transparan. Saya juga meminta masyarakat percaya kepada polri dan kita tunggu perkembangannya,” tegasnya.
Diharapkan pengungkapan perkara ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Seluruh tindakan ilegal yang berpotensi membahayakan presiden dan kepentingan bangsa harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku (bams)
