JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan komitmennya untuk mendukung program ketahanan energi nasional melalui penyediaan lahan serta penguatan tata kelola pemanfaatan ruang.
Dukungan tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid saat mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (11/03/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Nusron menegaskan bahwa sektor pertanahan dan tata ruang memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur energi yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN).
Menurutnya, dukungan kementerian yang dipimpinnya akan difokuskan pada penyediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk proyek-proyek energi, sekaligus mempermudah proses perizinan pemanfaatan ruang.
“Untuk mendukung program ini, kami menyiapkan potensi lahan yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” kata Nusron.
Ia menjelaskan, secara nasional terdapat potensi lahan yang cukup besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi. Luasnya diperkirakan mencapai sekitar 849.000 hektare.
Sementara itu, khusus di wilayah Pulau Jawa, potensi lahan yang dapat dimanfaatkan diperkirakan berkisar antara 50.000 hingga 60.000 hektare.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah melakukan pemetaan lebih detail guna memastikan lokasi-lokasi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan energi nasional.
Selain penyediaan lahan, kementerian juga akan memperkuat aspek tata ruang melalui mekanisme perizinan yang lebih terintegrasi. Salah satunya dengan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi dasar bagi proses perizinan lanjutan.
Nusron juga mengusulkan agar pengembangan energi nasional dimasukkan dalam skema Program Strategis Nasional (PSN). Dengan status tersebut, proses penyesuaian tata ruang serta penyelesaian persoalan pertanahan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.
“Jika masuk dalam skema PSN, berbagai proses administratif bisa dipercepat sehingga implementasi program energi dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Dalam rapat yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.
Presiden, kata Bahlil, telah memberikan arahan untuk mempercepat pengembangan PLTS dengan target kapasitas mencapai 100 gigawatt.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak.
“Energi memiliki peran sangat strategis dalam dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Presiden meminta agar potensi energi nasional dimanfaatkan secara maksimal demi memperkuat kemandirian Indonesia,” tutur Bahlil.
Rapat koordinasi tingkat menteri tersebut juga dihadiri sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Menteri Nusron turut didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dalam pertemuan tersebut. (*)
