SIDOARJO – DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, dan dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI-Polri, Sekretaris Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD H. Abdillah Nasih menegaskan bahwa pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, rapat paripurna menjadi forum strategis bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Ia berharap seluruh fraksi dapat menyampaikan pandangan secara objektif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Melalui rapat paripurna ini, kita berharap tercipta sinergi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga pengelolaan APBD semakin transparan, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Abdillah Nasih.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui juru bicaranya, Muh. Zakaria Dimas Pratama yang juga merupakan anggota Komisi C, menyampaikan sejumlah apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi NasDem mengapresiasi capaian realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp5,526 triliun atau sebesar 101,35 persen dari target yang telah ditetapkan. Fraksi juga memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran tersebut.
Namun demikian, Fraksi NasDem mengingatkan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai indikator bahwa seluruh tata kelola pemerintahan telah berjalan tanpa persoalan. Menurut fraksi, masih adanya temuan BPK mengenai kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditindaklanjuti.
Sorotan utama Fraksi NasDem tertuju pada tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp680,65 miliar. Menurut fraksi, besarnya SILPA menunjukkan masih terdapat kapasitas fiskal daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal menjadi program-program pembangunan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Selain itu, Fraksi NasDem menilai realisasi belanja daerah, khususnya belanja modal yang baru mencapai sekitar 75,40 persen, menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Fraksi juga menyoroti sejumlah temuan BPK, antara lain kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada berbagai proyek konstruksi, belum optimalnya penerapan denda atas keterlambatan pekerjaan, serta masih adanya proyek yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran.
Atas kondisi tersebut, Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek pembangunan agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.
Di sektor pendapatan, Fraksi NasDem mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, pemerintah daerah didorong terus mengoptimalkan penerimaan melalui digitalisasi layanan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.
Fraksi juga mengingatkan masih besarnya piutang pajak dan retribusi daerah yang perlu segera ditindaklanjuti agar tidak mengurangi potensi penerimaan daerah pada masa mendatang.
Selain itu, Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara menyeluruh, tepat waktu, dan transparan sebagai bentuk komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berintegritas.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi NasDem menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pendapatan daerah maupun besarnya serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Rakyat tidak bisa hidup dari angka-angka APBD. Rakyat hanya bisa merasakan manfaat dari kebijakan yang benar-benar bekerja. Setiap rupiah APBD adalah amanah rakyat yang harus mampu menjawab persoalan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur,” tegas Muh. Zakaria Dimas Pratama.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi NasDem berharap seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD sehingga pembangunan daerah semakin efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
