JAKARTA — Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menilai Reformasi 1998 perlu ditata ulang karena dinilai belum mampu mewujudkan cita-cita demokrasi, yakni pemerintahan yang bersih, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pandangan itu disampaikan Kiki saat meluncurkan buku Menata Ulang Reformasi di Gedung Legiun Veteran, Semanggi, Jakarta, baru-baru ini. Buku tersebut diterbitkan Penerbit Buku Kompas.
Peluncuran dan diskusi buku diikuti lebih dari 100 purnawirawan TNI dan veteran. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Ketua Umum LVRI Jenderal TNI (Purn) HBL Mantiri, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Letjen TNI (Purn) AM Hendropriyono, dan Letjen TNI (Purn) Bambang Damono. Acara dimoderatori AM Putut Prabantoro— pengajar ideologi dan konsultan Komunikasi Strategis.
Menurutnya penataan ulang reformasi harus dimulai dari partai politik. Ia menilai persoalan kekuasaan dan politik yang berpusat di partai politik menjadi salah satu akar persoalan bangsa. “Reformasi perlu ditata ulang karena tidak membawa perbaikan bahkan jauh lebih buruk daripada masa sebelumnya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) misalnya saat ini justru dalam kondisi darurat,” kata Kiki.
Ia menilai fungsi utama partai politik, seperti pendidikan politik dan kaderisasi, perlu dikembalikan. Jika partai politik dibenahi, menurut dia, perbaikan kehidupan bernegara akan lebih mudah dilakukan.
Kiki juga menawarkan penguatan kembali demokrasi perwakilan dengan mengedepankan kritik rakyat, musyawarah mufakat, serta semangat gotong royong dalam kehidupan politik dan ekonomi.
Selain persoalan partai politik, ia menyinggung reformasi internal TNI yang menurutnya telah dibahas jauh sebelum Reformasi 1998. Salah satu latar belakangnya adalah keterlibatan TNI dalam politik serta persoalan profesionalisme dan kompetensi akibat keterbatasan anggaran pendidikan dan spesialisasi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Prof Dr Komaruddin Hidayat menilai gagasan dalam buku tersebut perlu dikembangkan menjadi gerakan pemikiran yang mampu mengorkestrasi berbagai aspirasi masyarakat. “Yang diperlukan adalah bagaimana mensinergikan dan mengorkestrasi yang kecil-kecil menjadi sungai dan menghasilkan arus yang besar,” ujar Komaruddin.
Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono menilai tantangan terbesar gagasan menata ulang Reformasi bukan hanya menentukan apa yang harus dibenahi, tetapi juga siapa yang mampu menjalankannya. “Persoalan terpentingnya sekarang bukan lagi hanya apa yang harus ditata ulang, melainkan siapa yang mampu melakukannya, melalui mekanisme apa, dan bagaimana kemauan politik untuk itu dapat dilahirkan,” kata Hendropriyono.
Ia menekankan, gagasan tersebut harus mampu bergerak dari pemikiran menjadi kemauan politik, kemudian kebijakan, hingga menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat (*/bams)
