YOGYAKARTA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Reformasi Jilid II di depan Gedung DPRD DIY, Rabu (24/6/2026). Dalam aksi yang berlangsung selama sekitar tiga jam hingga petang itu massa menyampaikan 15 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga negara.
Aksi diikuti sejumlah organisasi kemahasiswaan, yakni PMII DIY, PMII Bantul, GMKI Cabang Yogyakarta, dan PMKRI Cabang Yogyakarta. Massa aksi menilai berbagai persoalan kebangsaan saat ini menunjukkan kemunduran demokrasi, melemahnya supremasi sipil, memburuknya tata kelola pemerintahan, hingga meningkatnya beban ekonomi masyarakat.
Ketua PC PMII DIY Muh. Faisal, Ketua Cabang GMKI Yogyakarta yang diwakili Anoldi U.B. Anakaka selaku Penanggung Jawab Sementara Ketua Cabang, serta Ketua Cabang PMKRI Yogyakarta Decky Kevin Pradekta menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan peserta aksi dan perwakilan DPRD DIY, Cipayung DIY menyebut sejumlah kebijakan negara dalam beberapa tahun terakhir dinilai menjauh dari semangat Reformasi 1998 dan cita-cita keadilan sosial.
Mereka menyoroti sejumlah isu, mulai dari pengesahan Undang-Undang TNI, revisi kewenangan kepolisian melalui UU Polri, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, hingga persoalan ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Selain itu, massa aksi juga mengkritisi sejumlah program pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang menurut mereka masih menyisakan persoalan tata kelola dan efektivitas pelaksanaan.
Koalisi mahasiswa tersebut juga menilai berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) masih menimbulkan konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta minim partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam aksinya, Cipayung DIY menyampaikan 15 tuntutan rakyat. Di antaranya menolak UU TNI dan meminta militer kembali ke barak.Mereka juga menolak UU Polri, menurunkan harga bahan bakar minyak, menghentikan pemborosan APBN, mewujudkan pendidikan gratis, segera mengesahkan UU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Hukum Adat, serta menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
Selain itu, massa juga mendesak pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru, melakukan reformasi sistem partai politik, menghentikan proyek strategis nasional yang dinilai merugikan masyarakat, serta meminta DPR berpihak kepada kepentingan rakyat.
Cipayung DIY menyatakan gerakan mahasiswa merupakan bagian dari kekuatan moral bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan. Kritik yang disampaikan melalui aksi tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi dan upaya menjaga cita-cita reformasi.
Melalui aksi tersebut, massa mendesak DPRD DIY untuk menerima dan meneruskan seluruh tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, DPD RI, kementerian terkait, serta lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
Kegiatan ditutup dengan doa lintas iman yang dipimpin perwakilan organisasi mahasiswa sebagai simbol persatuan dalam mengawal demokrasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia,” seru massa aksi saat menutup rangkaian kegiatan di depan Gedung DPRD DIY (bams)
