MAMUJU — Kelangkaan BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram kembali menghantui masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat (Sulbar). Kondisi ini memunculkan sorotan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju.
Ketua Bidang Advokasi HAM dan Lingkungan Hidup PMII Cabang Mamuju, Burhan, meminta adanya evaluasi terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Ia menilai persoalan distribusi energi yang terus berulang menunjukkan adanya hal yang perlu dibenahi secara menyeluruh.
Dalam beberapa hari terakhir, warga dilaporkan harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Situasi serupa terjadi pada distribusi LPG 3 kilogram di tingkat agen hingga pengecer.
Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan masyarakat memperoleh kebutuhan energi, tetapi juga berdampak terhadap harga LPG 3 kilogram di tingkat pengecer.
Menurut Burhan, persoalan kelangkaan energi tidak semestinya selalu dianggap sebagai gangguan teknis yang muncul secara berkala. Jika masalah yang sama terus terjadi, evaluasi terhadap sistem pasokan, distribusi, dan pengawasan dinilai perlu dilakukan.
“Kami meminta Pertamina Patra Niaga Sulawesi dievaluasi. Kalau kelangkaan BBM dan elpiji terus berulang dan tidak mampu diselesaikan, berarti ada persoalan serius yang harus dibenahi. Jangan masyarakat terus yang menanggung dampaknya,” ujar Burhan, Senin (14/9/2026).
Ia menegaskan, BBM dan LPG merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Gangguan pasokan BBM dapat memengaruhi mobilitas dan kegiatan ekonomi, sedangkan kelangkaan LPG 3 kilogram berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
PMII Cabang Mamuju juga mempertanyakan sejauh mana efektivitas mekanisme distribusi dan pengawasan energi yang diterapkan di Sulawesi Barat.
Burhan meminta Pertamina bersama instansi terkait tidak hanya mengambil langkah ketika kelangkaan sudah terjadi. Sistem antisipasi, menurut dia, harus diperkuat agar potensi gangguan pasokan dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
“Jangan baru bertindak setelah kelangkaan terjadi. Pertamina harus punya sistem antisipasi yang jelas. Kalau terus berulang, jangan hanya memberikan penjelasan, tetapi lakukan evaluasi terhadap sistem yang menyebabkan persoalan ini terjadi,” tegasnya.
PMII Cabang Mamuju berharap pemerintah daerah dan Pertamina Patra Niaga segera mengevaluasi sejumlah titik yang dinilai rawan mengalami kekosongan pasokan.
Selain itu, keterbukaan informasi mengenai stok dan pola distribusi juga dinilai penting. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui kondisi pasokan secara jelas dan tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi gangguan distribusi energi.
