MAMUJU — Dugaan praktik suap senilai Rp50 juta dalam percepatan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu gejolak di DPRD Sulawesi Barat. Seorang anggota legislatif berinisial “R” dilaporkan ke Badan Kehormatan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu.
Laporan tersebut diserahkan bersamaan dengan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Sulbar pada Rabu (8/4/2026). Massa mendesak agar dugaan pelanggaran etik tersebut ditindaklanjuti secara transparan, objektif, dan bebas intervensi.
Aliansi Rakyat Bersatu menilai dugaan suap tersebut mencederai prinsip keadilan dalam pelaksanaan program MBG yang seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mereka menduga dana sebesar Rp50 juta digunakan untuk mempercepat operasional dapur MBG yang berkaitan dengan oknum legislator tersebut.
Salah satu peserta aksi, Ahyar, menyebut pihaknya telah mengantongi bukti awal.
“Telah kami temukan data dan bukti yang kuat bahwa oknum DPRD Sulbar diduga melakukan penyuapan agar dapurnya cepat beroperasi, yaitu kurang lebih Rp50 juta,” tegasnya saat berorasi.
Senada dengan itu, orator lain, Hajril, menilai apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan program publik untuk kepentingan pribadi.
Ia menegaskan, tindakan tersebut berpotensi menjadi pengkhianatan terhadap masyarakat, mengingat program MBG bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga.
Juru bicara aliansi, Galang, menyampaikan bahwa laporan telah diterima oleh Badan Kehormatan sebagai langkah awal proses penelusuran. Ia juga mengungkap dugaan bahwa oknum berinisial “R” memiliki sejumlah dapur MBG di beberapa wilayah, seperti Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar.
Menurutnya, pihak aliansi akan terus mengawal kasus ini, baik melalui jalur etik maupun politik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan membawa perkara ini ke ranah pidana apabila ditemukan bukti yang cukup.
Dalam tuntutannya, massa meminta Badan Kehormatan DPRD Sulbar tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, melainkan menjatuhkan sanksi tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran, termasuk rekomendasi pemberhentian terhadap yang bersangkutan.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPRD Sulawesi Barat maupun dari oknum legislator yang dilaporkan terkait tuduhan tersebut.
