YOGYAKARTA — Tokoh-tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menggelar Silaturahmi Kebangsaan bersama Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen Yogyakarta, Kamis (23/7/2026).
Pertemuan lebih dari tiga jam tersebut membahas berbagai isu krusial kebangsaan, mulai dari merosotnya kepercayaan publik (distrust) terhadap institusi negara, lemahnya penegakan hukum, hingga persoalan Papua.
Mantan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan keresahan masyarakat yang dihimpun GNB menunjukkan adanya persoalan serius terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap negara dan berbagai lembaga penyokongnya.
Menurutnya, hal tersebut dipicu oleh dua faktor utama: lemahnya penegakan hukum dan minimnya akuntabilitas publik. Penegakan hukum yang dinilai rendah dan tidak konsisten menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Selain itu, lanjutnya, pertanggungjawaban para penyelenggara negara tidak boleh hanya bersifat administratif semata. Akan tetapi juga harus terbuka dan jelas kepada masyarakat,” ujar Lukman usai pertemuan.
Senada, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif menyoroti penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum yang dipicu banyaknya pelanggaran internal. Ia menekankan pentingnya kejujuran dan keteladanan dari aparat penegak hukum.
Menurutnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, KPK, hingga hakim, harus betul-betul menjunjung nilai integritas dan kejujuran.
Dorong UU Perampasan Aset
Dalam pertemuan di Keraton tersebut, Akademisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. M. Amin Abdullah, menyampaikan GNB memprioritaskan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah awal menyelesaikan akar persoalan bangsa.
Menurutnya Undang-Undang Perampasan Aset itu skala prioritas. “Kalau itu selesai, Insya Allah semua akan mengikuti,” jelas Prof. Amin.
Sementara itu, mantan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Gomar Gultom, bersama Alissa Wahid menggarisbawahi pentingnya perbaikan komunikasi publik dan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan persoalan di Papua, alih-alih mengandalkan pendekatan militer.
Koordinator GNB, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (Alissa Wahid), menjelaskan alasan pemilihan Keraton Yogyakarta sebagai salah satu tempat silaturahmi GNB setelah sebelumnya bertemu dengan Megawati Soekarnoputri.
Menurut Alissa, Keraton Yogyakarta memiliki rekam jejak dan kontribusi sejarah yang sangat besar bagi Indonesia, termasuk saat menjadi ibu kota sementara negara dalam kondisi genting hingga peran Sri Sultan pada Reformasi 1998.
Alissa menegaskan GNB tidak mengusung agenda politik praktis, melainkan bergerak menjaga serta merawat nilai-nilai kebangsaan.
Gerakan Nurani Bangsa didirikan oleh para sesepuh seperti Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, KH. Mustofa Bisri, KH. Quraish Shihab, hingga Romo Franz Magnis-Suseno. “Kami hadir menyuarakan nurani bangsa dan mengingatkan bahwa Indonesia bergerak di atas nilai-nilai kebangsaan,” pungkasnya (bams)
