SLEMAN – Sejumlah anggota komisi IV DPR RI melakukan kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Hargobinangun, Pakem, Sleman, Jumat (10/7/2026).
Rombongan kunjungan kerja spesifik komisi IV DPR RI ke TNGM Sleman ini dipimpin oleh Wakil Ketua komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman dan diterima oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya.
Dalam sambutanya Bupati Sleman Harda Kiswaya berharap kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini dapat menjadi momentum penting bagi Pemkab Sleman guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kemajuan pengelolaan TNGM.
“Bersama Balai TNGM dan masyarakat, pemkab Sleman telah berkolaborasi dalam penataan ekowisata, mitigasi bencana terpadu, penanaman pohon untuk konservasi sumber air, pengembangan kawasan wisata berbasis Geopark serta penyediaan edukasi kebencanaan melalui Museum Gunungapi Merapi. Melalui kegiatan ini, saya berharap akan ada masukan positif bagi kami dalam rangka menjaga kelestarian alam di TNGM ini,” ujarnya.
Kepala Balai TNGM, Tutut Heri Wibowo memaparkan sejumlah permasalahan pengelolaan TNGM yang tengah dialami. Yakni ada beberapa masalah krusial dalam pengelolaan kawasan konservasi dan daerah penyangga yang memerlukan penanganan lintas sektor secara intensif.
“Saat ini kami menghadapi dinamika kompleks, mulai dari eskalasi konflik satwa-manusia yang terjadi sejak 2018, maraknya aktivitas penambangan ilegal material vulkanik, hingga lonjakan pendakian ilegal serta open trip komersial tanpa izin menuju puncak Gunung Merapi yang marak sejak tahun 2025,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa efisiensi pengelolaan daya tarik wisata alam di kawasan TNGM masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan SDM, di mana pengamanan objek wisata akhir pekan saat ini masih mengandalkan sistem piket ASN berbantuan Tenaga Harian Lepas (THL).
Di sisi lain, ia menyoroti potensi pemanfaatan lingkungan seperti bioprospeksi belum berjalan optimal akibat belum adanya regulasi tata niaga, pemasaran, dan hilirisasi produk yang jelas. Pihak Balai TNGM menegaskan komitmennya untuk terus memperketat pengawasan serta mempercepat perumusan regulasi pendukung demi kelestarian kawasan ekologis Merapi.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) harus berjalan beriringan dengan solusi ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Terkait aktivitas penambangan ilegal dan pelanggaran lainnya, kami mendorong Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan untuk bertindak proaktif dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar kasus-kasus tersebut segera dituntaskan hingga ke pengadilan. Namun, pemerintah pusat dan daerah juga wajib bekerja sama memikirkan opsi alternatif sumber penghidupan yang aman bagi warga sekitar, karena kita tidak boleh melarang tanpa memberikan solusi kesejahteraan,” ujar Alex.
Terkait maraknya fenomena pendakian ilegal menuju puncak Gunung Merapi, Alex menyatakan bahwa aspek keselamatan adalah hal utama yang tidak bisa ditawar.
“Meskipun ada yang mempertanyakan pasalnya, ketika kita berbicara mengenai keselamatan jiwa rakyat, itu sudah merupakan pasal konstitusi yang paling tinggi. Kewajiban utama pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi nyawa warga dari bahaya aktivitas ilegal di kawasan rawan Merapi,” pungkasnya. (Brd)
