SIDOARJO – Media lokal memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Tidak hanya menjadi saluran penyampaian informasi, pers juga dituntut menjalankan fungsi kontrol sosial, mengawal kebijakan publik, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif.
Penguatan peran tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sidoarjo bersama Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M., di ruang VIP DPRD Sidoarjo, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang komunikasi antara lembaga legislatif dan perusahaan media siber lokal untuk membangun sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, kerja sama tersebut tetap harus menempatkan independensi dan kebebasan pers sebagai prinsip utama jurnalistik.
Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menyambut positif kehadiran JMSI sebagai organisasi yang menaungi perusahaan media siber. Ia menilai keberadaan media sebagai salah satu pilar demokrasi harus diiringi dengan profesionalisme, integritas, serta kualitas pemberitaan.
Menurutnya, JMSI diharapkan mampu mendorong perusahaan media lokal agar semakin berkembang dan memiliki daya saing di tengah perubahan industri informasi yang semakin dinamis.
“Seperti kita ketahui, media merupakan bagian dari pilar demokrasi. Sehingga hadirnya JMSI di Sidoarjo sebagai organisasi wadah media ini tentunya kita harapkan kiprahnya lebih berdaya dan lebih profesional,” ujarnya.
Nasih menambahkan, tantangan industri pers di era digital semakin kompleks. Perusahaan media tidak cukup hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga harus mampu menjaga kredibilitas dan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik.
Profesionalisme tersebut, lanjutnya, harus diwujudkan melalui pemberitaan yang informatif, berimbang, dan edukatif dengan tetap berpedoman pada norma serta kaidah jurnalistik.
Ia juga menyoroti pentingnya kontribusi media lokal dalam memperkenalkan potensi daerah sekaligus menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Kedekatan media siber dengan kehidupan masyarakat dinilai menjadi keunggulan dalam mengangkat berbagai persoalan dan perkembangan di tingkat daerah.
“Media lokal yang merupakan anggota JMSI Sidoarjo tentunya memiliki peran penting sebagai jembatan, penyebar informasi, sekaligus mampu berperan sebagai agen pelestarian nilai-nilai kearifan lokal di tengah masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, Nasih menyebut media sebagai mitra strategis pemerintah dan lembaga legislatif dalam membangun keterbukaan informasi publik. Melalui pemberitaan, masyarakat dapat mengetahui kebijakan, program, hingga pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah maupun DPRD.
Meski demikian, ia menegaskan kemitraan tersebut tidak boleh mengurangi independensi pers. Media tetap harus menjalankan fungsi kontrol sosial, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta menjadi penghubung komunikasi antara penyelenggara pemerintahan dan publik.
Menurut Nasih, DPRD Sidoarjo juga membutuhkan peran media untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya, mulai dari bidang legislasi, penganggaran hingga pengawasan. Dengan keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
“Jadi bagi kami, media adalah mitra. Pengertian saling mendukung sesuai peran masing-masing dengan tidak mengurangi substansi eksistensi media itu sendiri, yakni kebebasan menyajikan berita sesuai norma-norma jurnalistik dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia kembali mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dihormati oleh seluruh pihak.
“Jaminan kebebasan pers yang bertanggung jawab harus dihormati semua pihak,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua JMSI Sidoarjo, Saiful Bakhri, menegaskan bahwa organisasinya hadir untuk memperkuat kapasitas, profesionalisme, dan daya saing perusahaan media siber lokal.
Dalam audiensi tersebut, Saiful didampingi Sekretaris Slamet Abidin, Bendahara M. Haris Sokran, serta sejumlah pengurus lainnya.
Ia menjelaskan, JMSI merupakan organisasi perusahaan media siber yang memiliki struktur kepengurusan mulai tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
Menurut Saiful, JMSI tidak hanya menjadi wadah berhimpun bagi perusahaan media, tetapi juga berupaya menjadi ruang pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas jurnalistik dan memperkuat tata kelola perusahaan secara profesional.
Ia menilai media lokal mempunyai posisi penting karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan berbagai persoalan daerah. Mulai dari isu sosial, kebijakan publik, potensi ekonomi hingga dinamika pembangunan membutuhkan ruang pemberitaan agar dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.
“Tentunya juga memiliki peran sebagai mata dan mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan program daerah serta memberikan edukasi bagi publik,” ujarnya.
Saiful juga menyampaikan apresiasi atas sambutan Ketua DPRD Sidoarjo yang menempatkan media sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan DPRD Sidoarjo yang menjadikan media sebagai mitra pemerintah,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penguatan media lokal tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan kualitas produk jurnalistik. Keberlanjutan bisnis dan tata kelola perusahaan juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.
Menurutnya, perusahaan media harus memiliki manajemen usaha yang sehat agar mampu bertahan menghadapi persaingan industri digital. Dengan pengelolaan profesional, media lokal diharapkan tidak hanya menghasilkan karya jurnalistik berkualitas, tetapi juga berkembang menjadi unit usaha yang produktif.
Bahkan, perusahaan media yang masih berada dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peluang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
Keberadaan perusahaan media dapat membuka lapangan pekerjaan bagi wartawan, tenaga administrasi, hingga staf pendukung lainnya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat komunikasi antara JMSI dan DPRD Sidoarjo. Sinergi yang dibangun diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri media lokal tanpa mengesampingkan independensi, kebebasan pers, serta tanggung jawab jurnalistik sebagai salah satu pilar demokrasi.
