PONOROGO – Rapat paripurna digelar DPRD Ponorogo dengan agenda Jawaban Bupati Ponorogo atas pandangan umum (PU) Fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2027.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno mengatakan, pihaknya bersama eksekutif secara berkala melakukan pembahasan terkait Raperda APBD untuk tahun depan ini. Tadi sudah disampaikan oleh eksekutif (jawaban bupati) atas pandangan umum fraksi menyoal arah kebijakan fiskal daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
“Hasilnya seluruh fraksi sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam pembahasan Raperda APBD tahun 2027. Hal ini ya karena diperlukan pembahasan yang lebih detail dan komprehensif,” ujar Kang Wie (sapaan akrabnya) kepada wartawan,(4/11/2026).
Perlu diketahui, jika struktur APBD tahun 2027 nantinya ada sebuah tantangan, dimana pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) senilai kurang lebih Rp 142 miliar rupiah.
Maka dari itu, diperlukan penyesuaian anggaran dan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD), agar postur APBD 2027 lebih fleksibel.
“Kesepakatan pembentukan pansus legislatif ini ya dalam rangka penyeimbangan anggaran tersebut, supaya program pembangunan daerah dan kualitas layanan publik terus berjalan,” tuturnya.
Dalam pansus nantinya, legislatif akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik penghasil (anggaran) dan pelaksana kegiatan.
Nantinya, sejumlah kegiatan yang dirasa kurang mendesak akan dievaluasi lagi, agar efisiensi anggaran dapat adil dan tepat sasaran.
“Ya kita optimis pembahasan Raperda tahun 2027 akan selesai di pertengahan bulan November ini. Meskipun pengambilan keputusan paling lambat di akhir bulan November,” tandasnya. (Andre Prisna/Adv)
